Dana Desa Dapat Digunakan untuk Penanggulangan Bencana

Dalam penanganan situasi darurat pascagempa di Lombok, NTB, campur tangan pemerintah kabupaten dan pusat memang sangat dinanti para penyintas. Pasalnya hingga saat ini penanganan di banyak desa masih kurang optimal. Kendati demikian bukan berarti pemerintah desa tidak bisa melakukan sesuatu. Karena sebetulnya pemerintah desa dapat memanfaatkan dana desa dalam penanggulangan bencana

Hal ini disampaikan pegiat Lembaga Strategi Nasional, Syarif Aryfaid, dalam forum diskusi Desa Paseduluran di Desa Balerante, Klaten, Jawa Tengah, (16/8/2018).

“Beberapa waktu lalu saya diminta fasilitasi teman-teman di Sumbawa sama Dompu sebelum terjadi gempa kemarin (5/8/2018). Informasi dari BPBD dan BMKG kita jadikan data empirik pada saat penyusunan perencanaan. Begitu kemarin terjadi gempa, dana recovery, mereka nggak kebingungan untuk membantu masyarakat. Dari mana? diambil dari pos APBDes dan kepala desa bisa mengeluarkan memo ‘tolong dibantu warga saya’ dan itu diperbolehkan,” kata¬†Syarif Aryfaid.

Ia juga menegaskan bahwa Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Tata Kelola Keuangan Desa membolehkan pemerintah desa untuk memanfaatkan dana desa di masa tanggap darurat.

Lahirnya UU Desa nyatanya telah membuka peluang bagi kemandirian desa. Dalam situasi darurat, pemerintah desa tidak harus berpangku tangan pada pemerintah daerah atau pusat. UU Desa memungkinkan desa menjadi lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksakan pembangunan, termasuk dalam penanggulangan bencana.

Aris H

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.